2018 Tahun Sulit (izin) Sepak Bola Indonesia

Sepak bola bukan hantu politik. Dengan sepak bola, melalui sepak bola, orang bisa melepaskan diri dari hiruk-pikuk agenda politik. Dengan sepak bola, melalui sepak bola, ketegangan-ketegangan yang mencuat karena agenda politik bisa luluh.

Sekali lagi, sepak bola bukan hantu politik. Apalagi, selama ini sepak bola juga seringkali ditunggangi kepentingan politik. Dimanfaatkan untuk meraih kursi di eksekutif maupun legislatif.

Tapi, argumentasi itu selalu dibuat patah saat tahun politik. Sepak bola selalu dikalahkan. Izin menggelar pertandingan bukan saja sulit, tapi seringkali tidak dikeluarkan. Alasannnya sama: soal keamanan. Selalu diapungkan dalih bahwa pertandingan sepak bola bisa memicu gesekan. Bahwa sepak bola bisa menambah panas suhu politik.

Dan tahun 2018 ini adalah tahun politik. Tahun dimana ada banyak daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah. Tercatat ada 171 pemilihan kepala daerah dilakukan tahun 2018 ini. Sekali lagi, ada 171 pemilihan kepala dearah.

Dan itu berarti 2018 ini merupakan tahun sulit bagi sepak bola Indonesia. Pertandingan sepak bola tampaknya tidak bakal mudah digelar. Sebab, izin pertandingan tidak akan dengan gampang dikeluarkan. Aparat keamanan pasti bakal berhitung berlipat kali sebelum mengeluarkan izin pertandingan.

Dan sebelum situasi itu benar-benar terjadi, semua kesebelasan negeri ini sudah harus berhitung sedari sekarang. Berhitung tentang pembiayaan. Berhitung tentang kemungkinan-kemungkinan pembatalan pertandingan, pembatalan tiket pesawat atau kereta, juga pembatalan sewa hotel.

Para penonton, suporter, dan pecinta kesebelasan-kesebelasan negeri ini pun sama. Mereka juga harus sudah menyiapkan diri sejak saat ini tentang kemungkinan tidak bakal mudah menyaksikan kesebelasan kesayangannya bertanding.

”Sebenarnya kita ini tidak pernah kesulitan menyusun jadwal yang berkaitan dengan fifa matchday. Tantangan terbesarnya justru agenda daerah,” kata Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha saat kami berbincang beberapa waktu lalu di Surabaya.

Agenda daerah itu seringkali membuat jadwal pertandingan digeser. Dan pemilihan kepala daerah tahun ini tentu masuk dalam agenda daerah yang disebutkan Tisha tersebut. Sekali lagi itu artinya 2018 ini akan menjadi tahun sulit (izin) bagi sepak bola Indonesia.

Apalagi, pemilihan kepala daerah itu banyak yang dilangsungkan di kota-kota atau wilayah tempat kesebelasan yang berkecimpung di Liga 1 dan Liga 2 bermukim. Ambil contoh pemilihan gubernur. Daerah yang menggelarnya adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua. Dan seperti Anda tahu di provinsi-provinsi itu terdapat kesebelasan yang bercokol di Liga 1.

Tidak hanya itu, di provinsi-provinsi tersebut juga bakal digelar pemilihan wali kota atau bupati. Jawa Timur misalnya. Terdapat 18 kota/kabupaten yang menggelar pemilihan kepala daerah. Salah satunya Malang.

Jawa Barat pun tidak sedikit. Bahkan, kota tempat tinggal Persib: Bandung pun akan menggelar pemilihan wali kota. Wilayah yang bersebelahan dengan Bandung juga mempunyai hajatan serupa. Seperti Bandung Barat.

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, atau Sulawesi Selatan setali tiga uang. Dan sekali lagi, sepak bola bukanlah hantu politik. Tapi, argumentasi itu selalu dipatahkan saat tahun politik. Di tahun politik, sepak bola yang kerap ditunggangi itu bakal dikalahkan. Diumpan Sakhi